Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

Deskripsi Materi

Berikut adalah ringkasan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional:

1. Kedudukan dan Tugas Jabatan Fungsional (JF)

• Kedudukan: Pejabat Fungsional (PF) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi (madya/pratama), Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas.

• Tugas: Memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu untuk mencapai target organisasi.

• Kategori JF:

  • JF Keahlian: Terdiri dari jenjang Ahli Utama, Ahli Madya, Ahli Muda, dan Ahli Pertama.

  • JF Keterampilan: Terdiri dari jenjang Penyelia, Mahir, Terampil, dan Pemula.

     

2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam JF dapat dilakukan melalui empat jalur:

• Pengangkatan Pertama: Untuk mengisi lowongan kebutuhan JF dari calon PNS.

• Perpindahan dari Jabatan Lain: Perpindahan horizontal antar kelompok JF atau antar jabatan (JPT/JA ke JF) dengan memperhatikan kualifikasi dan uji kompetensi.

• Penyesuaian: Dilakukan saat ada penetapan JF baru, perubahan ruang lingkup tugas, atau kebutuhan strategis instansi/nasional.

• Promosi: Melalui kenaikan jenjang jabatan (perpindahan vertikal) atau promosi ke dalam/dari JF (perpindahan diagonal).

   

3. Pengelolaan Kinerja dan Angka Kredit

Aturan ini membawa perubahan signifikan pada cara penilaian kinerja pejabat fungsional:

• Evaluasi Kinerja: Dilakukan secara periodik dan tahunan untuk menetapkan Predikat Kinerja (Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, atau Sangat Kurang).

• Konversi Angka Kredit: Angka Kredit tidak lagi diperoleh dari butir kegiatan secara mendetail, melainkan hasil konversi Predikat Kinerja ke dalam angka kuantitatif.

  • Predikat Sangat Baik mendapat 150% dari koefisien Angka Kredit tahunan.

  • Predikat Baik mendapat 100% dari koefisien Angka Kredit tahunan.

• Kenaikan Pangkat: Diberikan jika telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat.

   

4. Pembinaan dan Organisasi Profesi

• Instansi Pembina: Bertugas melakukan pembinaan JF, termasuk menyusun standar kompetensi, pedoman perhitungan kebutuhan, dan menyelenggarakan uji kompetensi.

• Organisasi Profesi: Pejabat Fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi JF yang bertujuan menjaga kode etik dan meningkatkan profesionalisme.

   
   

5. Ketentuan Peralihan

• Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh berdasarkan aturan lama harus disesuaikan ke dalam sistem baru paling lambat 31 Desember 2023.

• Hasil kerja yang dilakukan sampai 31 Desember 2022 tetap dinilai menggunakan aturan JF yang lama.